MimbarAndalas – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memberikan akses informasi yang mudah dan akurat kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Wamen Ossy dalam acara Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/11).
Pada kesempatan tersebut, Ossy Dermawan menyoroti peran penting Kementerian ATR/BPN dalam menyediakan akses informasi yang transparan bagi publik, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kementerian ATR/BPN berkomitmen penuh untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Kami siap menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, kecuali untuk informasi yang dikecualikan,” ujar Ossy. Pernyataan ini menjadi penguat upaya kementerian untuk menjaga transparansi, khususnya di sektor agraria dan tata ruang.
Sebagai wujud nyata dari komitmen ini, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan aplikasi digital Sentuh Tanahku yang memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi seputar bidang tanah. Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat melihat peta bidang tanah, status layanan yang sedang diproses, serta memeriksa sertifikat elektronik. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai kepemilikan tanah secara cepat dan akurat.
Selain aplikasi Sentuh Tanahku, Kementerian ATR/BPN juga memiliki portal daring bhumi.atrbpn.go.id. Di sini, masyarakat bisa mengakses data geospasial termasuk informasi mengenai bidang tanah dan nilai tanah. Dengan adanya portal ini, masyarakat dapat memahami nilai tanah dan batas-batas kepemilikan yang valid sesuai data dari Badan Pertanahan Nasional.
Dalam pemaparannya, Ossy juga menyoroti berbagai kanal komunikasi yang disediakan untuk pengaduan masyarakat. Kanal ini mencakup layanan WhatsApp di nomor 0811-1068-0000, platform SP4N-LAPOR!, serta media sosial dengan menggunakan tagar #tanyaATRBPN. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih mendetail, Kementerian ATR/BPN juga menyediakan layanan di kantor pertanahan setempat. Dengan adanya berbagai jalur komunikasi ini, Kementerian ATR/BPN berusaha untuk terus memperkuat pelayanan publik melalui keterbukaan informasi dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat.
Ossy juga menekankan bahwa keterbukaan informasi ini tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, khususnya terkait pertanahan dan tata ruang. “Kami berharap masyarakat semakin mudah dalam mengakses data mengenai tanah dan tata ruang, sehingga keterbukaan informasi dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik,” ungkapnya.
Acara uji publik ini turut dihadiri oleh tiga juri dari Komisi Informasi Pusat (KIP), serta sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan (PPID) Adhi Maskawan, dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Risdianto Prabowo Samodro.
Melalui langkah-langkah ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat menyediakan informasi yang transparan, mudah diakses, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat. Wamen Ossy menambahkan bahwa keterbukaan informasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan tanah dan tata ruang serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan tanah.
Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk terus memperbaiki pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang terbuka. Kementerian ATR/BPN optimis bahwa komitmen terhadap keterbukaan informasi publik akan menjadi dasar bagi pengelolaan pertanahan yang lebih efektif serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
