TajukNasional Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkannya bertujuan untuk kepentingan rakyat.
Ia mengungkapkan adanya pihak-pihak dalam birokrasi yang menolak keputusan tersebut, meskipun penghematan itu dimaksudkan untuk membiayai program-program sosial seperti penyediaan makanan bagi anak-anak serta perbaikan fasilitas pendidikan.
“Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil. Saya ingin hemat uang. Uang itu untuk rakyat,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2).
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyoroti kebiasaan sejumlah pejabat yang sering melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan alasan tugas negara.
Menurutnya, anggaran negara seharusnya difokuskan untuk kepentingan dalam negeri dan bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu.
“Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu dihentikan. Pengeluaran yang mubazir dan hanya dijadikan alasan untuk mengambil keuntungan harus dibersihkan,” tegas Prabowo.
Ia pun menegaskan bahwa hanya perjalanan dinas yang benar-benar berkaitan dengan kepentingan negara yang diperbolehkan.
“Tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri,” tambahnya.
Keputusan penghematan anggaran ini telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Pemerintah menargetkan total penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga serta Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
