TAJUKNASIONAL.COM – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengusulkan kebijakan fiskal yang dinilai kontroversial: menaikkan pajak bagi rumah tapak agar masyarakat Indonesia mulai beralih ke hunian vertikal seperti rumah susun.
Dalam forum Simposium Nasional “Sumitronomics dan Arah Ekonomi Indonesia”, Fahri menilai bahwa konsep rumah tapak tidak lagi relevan di kawasan perkotaan yang semakin padat dan kekurangan lahan.
“Kalau yang bangun rumah landed dikenakan pajak tinggi sampai tidak sanggup lagi tinggal di rumah tapak, pasti masyarakat akan beralih ke rumah susun,” ujarnya.
Fahri menjelaskan, di kota-kota besar dunia saat ini rumah tapak semakin jarang ditemukan, digantikan oleh bangunan vertikal karena keterbatasan lahan. Oleh sebab itu, ia mendorong agar pembangunan rumah tapak di wilayah urban dihentikan secara bertahap dan diganti dengan pengembangan rusun.
Namun, ia mengakui bahwa tinggal di rumah susun masih belum menjadi budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada kampanye dan edukasi besar-besaran agar masyarakat mulai mengadopsi gaya hidup hunian vertikal.
Fahri juga menyampaikan bahwa skema subsidi perumahan selama ini perlu dievaluasi. Ia menilai, pemberian subsidi sebaiknya dialihkan dari sisi permintaan ke sisi pasokan, khususnya untuk penyediaan tanah.
“Bukan lagi mensubsidi rumahnya, tapi subsidinya harus dialihkan ke pengadaan lahannya,” tegasnya.
