Dengan pembayaran tunggakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) itu, rencana perobohan bangunan mal yang berdiri di atas lahan PT Kereta Api Indonesia itu dibatalkan.
“Hari ini pukul 14.30 WIB, PT ACK melakukan kewajiban mereka membayar dan melunaskan tunggakan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke Bapenda Medan sebesar Rp104.541. 230.250. Pembayaran dilakukan sehari sebelum batas waktu, besok, Jumat 26 Juli 2024,” ungkap Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M Sofyan, Kamis (25/7/2024).
Sofyan mengatakan, Bapenda akan melaporkan pembayaran tunggakan pajak kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution. Selanjutnya, akan dilakukan penurunan spanduk yang telah dipasang di depan pintu utama Centre Point.
“Sebelumnya kita pasangkan spanduk untuk pengosongan lokasi. Setelah dibayar ini, spanduk itu kita turunkan segera,” kata dia.
Disinggung berapa jumlah tunggakan pajak keseluruhan yang wajib dibayar PT ACK, Sofyan menyebutkan sebesar Rp211 Miliar. Di mana sebelumnya 107 miliar telah dibayarkan.
Selain BPHTB, pengelola Mall Center Point juga masih terhutang lebih dari Rp30 miliar untuk retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dulu dikenal dengan istilah Izin Mendiring Bangunan (IMB).
Editor: Kastolani Marzuki
