Papua, tanah yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya, tengah bergerak menuju masa depan yang lebih cerah melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang terus digencarkan. Dalam sebuah podcast inspiratif bersama Griana Putri, seorang akademisi sekaligus pengusaha di bidang ketahanan pangan, Pak Rendi, membagikan pandangannya tentang tantangan dan potensi besar yang dimiliki Papua dari sudut pandang pelaku usaha dan pemerhati sosial.
Pak Rendi, yang selama ini bergelut dalam industri beras gabah kering untuk Bulog, melihat Papua sebagai wilayah strategis dengan peluang besar. Ia menyampaikan bahwa Papua menjadi salah satu daerah yang menantang untuk distribusi pangan, namun justru di situlah letak peluangnya. “Kalau distribusi beras sulit masuk, maka di situlah kita bisa hadir untuk membantu, sekaligus membuka pasar baru,” ujarnya.
Tak hanya berbicara dari balik meja, Pak Rendi telah menginjakkan kaki langsung di Jayapura. Ia menyaksikan bagaimana pembangunan kota sudah sangat pesat, dengan hadirnya supermarket, pasar tradisional, dan infrastruktur jalan yang layak. Namun, ia juga menyoroti bahwa masih terdapat ketimpangan antara wilayah kota dan pedalaman, di mana akses BBM, jalan, dan bantuan sosial masih terbatas.
*Masyarakat Papua: Multikultural di Kota, Terkotak-kotak di Pedalaman*
Salah satu sorotan menarik dalam diskusi adalah dinamika sosial masyarakat Papua. Menurut Pak Rendi, masyarakat kota kini lebih terbuka dan multikultural. Namun di pedalaman, sekat-sekat antar suku dan kelompok masih terasa kuat. “Inilah PR kita bersama membangun Papua tidak hanya dengan beton dan aspal, tapi juga dengan kebersamaan,” tuturnya.
Perkembangan ekonomi di Papua juga menunjukkan arah positif. Salah satunya adalah meningkatnya keterlibatan warga lokal dalam industri besar seperti PT Freeport Indonesia, yang membuka lapangan kerja dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Namun, isu keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat adat masih menjadi tantangan utama yang belum sepenuhnya ditangani.
*Tambang, Lingkungan, dan Hak Adat adalah Dilema yang Harus Dituntaskan*
Dalam podcast, Griana juga menyinggung isu hangat terkait penarikan izin tambang nikel di Papua oleh Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, Pak Rendi menyambut baik langkah evaluasi tersebut, dengan alasan pentingnya pengelolaan limbah, pelibatan masyarakat lokal, dan perlindungan terhadap alam Papua yang unik dan rapuh. Ia menegaskan bahwa tambang bisa memberikan manfaat ekonomi, namun harus dikawal agar tidak menjadi bumerang sosial dan ekologis.
Konteks ini semakin relevan ketika kita melihat kasus tambang nikel di Raja Ampat, sebuah kawasan konservasi kelas dunia yang dikenal sebagai surga keanekaragaman hayati laut. Izin pertambangan nikel di wilayah tersebut sempat menimbulkan polemik nasional karena dinilai bertentangan dengan visi pelestarian lingkungan. Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tapi warisan dunia. Mengubahnya menjadi kawasan industri tambang bukan hanya mengancam ekosistem, tetapi juga identitas budaya masyarakat adat yang hidup selaras dengan alam.
“Seringkali konflik muncul karena masyarakat adat tidak dilibatkan sejak awal. Ini menimbulkan kecemburuan sosial yang menghambat kemajuan,” ujar Pak Rendi. Menurutnya, ke depan pemerintah perlu hadir secara aktif, bukan hanya dengan membangun jalan atau batalyon militer, tapi juga ‘berkantor langsung di Papua’ — mendengar keluhan masyarakat secara nyata, bukan dari laporan-laporan formal.
Pak Rendi menutup podcast dengan harapan besar bahwa Pemerintah lebih aktif dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Papua, bukan hanya hadir saat peresmian proyek, tetapi juga saat konflik dan perencanaan jangka panjang berlangsung. Selain itu, masyarakat Papua memperkuat persaudaraan lintas suku dan wilayah, agar tidak mudah dipecah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek atau konflik antar elite lokal.
Pemerataan ekonomi, transportasi yang layak, penerangan, dan bansos yang merata adalah pekerjaan rumah bersama. Namun, menjaga Papua sebagai paru-paru dunia dan jantung global adalah tanggung jawab kemanusiaan. Hal ini tak bisa dilakukan bila eksploitasi alam terus didahulukan tanpa etika lingkungan dan kearifan lokal.
Papua bukan hanya tentang kekayaan alam, tetapi tentang manusia dan nilai-nilai luhur yang menjaganya selama ribuan tahun. Pembangunan harus dilakukan dengan hati, dengan menghormati hak-hak adat, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
Papua yang damai dan sejahtera hanya akan tercipta melalui kerja sama tulus antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat itu sendiri. Kita butuh lebih banyak pendekatan yang mengutamakan keberlanjutan, bukan sekadar eksploitasi.
Mari bersama menjaga Papua dari hati, bukan hanya dari pusat kekuasaan. Karena saat Papua sejahtera, Indonesia pun berdaulat secara utuh lahir, batin, dan lestari.
