Dalam upaya konsisten memperjuangkan cita-cita keadilan sosial dan membela kelompok masyarakat yang terpinggirkan, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan menggelar audiensi resmi dengan Wali Kota Medan, Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas, di ruang rapat Kantor Wali Kota.
Agenda utama dari pertemuan ini adalah berdialog sekaligus penyerahan Aspirasi Dokumen Perjuangan Strategis GMNI yang memuat peta jalan kebijakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran di kota Medan.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari OPD strategis, antara lain, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Kesbangpol Kota Medan. Kehadiran OPD mempertegas bahwa isu yang diangkat GMNI bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan menyangkut problem struktural dan sistemik yang membutuhkan penyelesaian kolektif lintas lembaga.
Dalam pertemuan dengan Walikota Medan, GMNI Medan menyampaikan berbagai aspirasi dan tuntutan rakyat miskin kota, GMNI Kota Medan telah menyerahkan dokumen perjuangan yang berisi aspirasi dan tuntutan rakyat miskin kota kepada Walikota Medan. Penyerahan dokumen ini merupakan hasil dari perjuangan panjang GMNI Medan sejak 2022 untuk mengentaskan kemiskinan dan mengendalikan pengangguran di Kota Medan.
GMNI Medan selalu konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat miskin kota dan berharap adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) atau segera terbitnya Peraturan Walikota (Perwal) yang dapat memperjuangkan kepentingan rakyat miskin.
“Kami mendorong Walikota untuk mengajukan revisi Perda atau berani menerbitkan Perwal yang dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Julpadli Simamora, Ketua GMNI Medan, dalam pemaparan panjang dan kritisnya di hadapan Wali Kota dan jajaran OPD.
Julpadli menegaskan, bahwa pembangunan sosial tidak bisa dilepaskan dari kehendak Ideologi Pancasila, dan bahwa pemerintah daerah harus berpihak secara terang terhadap rakyat , nilai-nilai Pancasila itu harus menjadi landasan utama dalam menjalankan kebijakan, kehadiran GMNI dalam pertemuan tersebut bukan sekadar menyuarakan aspirasi, melainkan membawa tawaran kebijakan yang terukur dan berbasis pada kajian yang mendalam. Perwal tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan harus menjadi bentuk konkret dari keberpihakan pemerintah kota medan kepada rakyat.
Setelah pemaparan disampaikan, salah satu penegasan penting datang dari Bung Veri, selaku Wakil Ketua Bidang Politik GMNI Medan. Ia menambahkan bahwa perjuangan GMNI tidak berhenti di meja audiensi.
“Dokumen ini bukan hanya ditujukan kepada bapak Wali Kota, tetapi juga akan kami distribusikan ke lembaga lain, seperti legislatif DPRD Kota Medan, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan instansi-instansi strategis lainnya sebagai bentuk perluasan perjuangan ini,” ujar Bung Veri.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Medan sangat menyambut baik cara GMNI Medan menyampaikan aspirasi dan berjanji akan mempelajari dan mengkaji untuk menindaklanjuti dokumen perjuangan tersebut. Dalam tanggapannya, ia menegaskan bahwa membangun Kota Medan tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk kontribusi nyata dari kalangan mahasiswa. Ia secara khusus menyampaikan apresiasinya terhadap GMNI sebagai mitra kritis sekaligus penggerak yang memiliki peran penting dalam mengawal arah pembangunan kota Medan.
“GMNI Medan telah melakukan langkah yang sangat baik dengan menyampaikan aspirasi dan tuntutan rakyat miskin kota secara langsung kepada kami. Kami akan mempelajari dan menindaklanjuti dokumen perjuangan ini dan memastikan bahwa kepentingan rakyat miskin kota menjadi prioritas kami,” ujar Walikota Medan.
Lebih lanjut, Kami membutuhkan masukan, tekanan moral, dan daya kritis seperti yang ditunjukkan adik-adik GMNI. Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Mahasiswa harus menjadi bagian dari arsitek perubahan Kota Medan,” Tegas Wali Kota Medan.
Langkah GMNI ini merupakan bagian dari manifestasi Ideologis, bahwa GMNI bukan sekadar kelompok intelektual saja, melainkan bagian dari rakyat yang bersuara, bertindak, dan berjuang. Dokumen perjuangan yang diserahkan hari ini adalah sumbangan pemikiran dan arah kebijakan, demi mewujudkan Medan yang adil untuk semua.
