Indonesia memiliki jumlah pekerja informal yang sangat besar, bahkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 59% angkatan kerja berada di sektor informal. Mereka mencakup buruh harian, pedagang kecil, pengemudi ojek online, hingga pekerja rumah tangga. Namun, kelompok ini paling rentan terhadap risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian mendadak, atau tidak adanya tabungan pensiun.
Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting untuk menyediakan perlindungan sosial yang menyeluruh. Sayangnya, program ini belum sepenuhnya menjangkau pekerja informal. Untuk itu, memahami persepsi pekerja informal terhadap manfaat program BPJS Ketenagakerjaan menjadi langkah awal dalam merancang strategi kebijakan yang inklusif.
Pekerja informal tidak memiliki hubungan kerja formal atau kontrak tetap, serta tidak dijamin oleh peraturan ketenagakerjaan secara langsung. Realitas ini membuat mereka sangat rentan. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki penghasilan tetap, akses ke fasilitas kesehatan yang layak, atau perlindungan sosial. Meski demikian, banyak dari mereka tidak melihat pentingnya jaminan sosial karena:
- Mengandalkan pendapatan harian
- Tidak memiliki pengalaman dengan sistem perlindungan formal
- Terbiasa dengan sistem tolong-menolong secara komunal
Banyak pekerja informal belum mengenal program-program spesifik dari BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa kesalahpahaman yang umum antara lain:
- Mengira program ini hanya untuk pekerja formal
- Menganggap program ini sama dengan BPJS Kesehatan
- Tidak mengetahui cara mendaftar secara mandiri
- Tidak memahami manfaat seperti santunan kecelakaan kerja atau jaminan hari tua
Kurangnya literasi jaminan sosial menyebabkan rendahnya motivasi untuk mendaftar, bahkan ketika manfaatnya sangat relevan dengan risiko pekerjaan mereka. Secara umum, persepsi pekerja informal terhadap program ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:
- Mereka yang pernah mengalami kecelakaan atau mengenal orang yang pernah menerima manfaat cenderung memiliki persepsi positif.
- Pengemudi ojek online atau mitra digital cenderung lebih familiar karena difasilitasi oleh perusahaan platform.
- Sebagian menganggap program ini baik, namun tidak terlalu merasa perlu karena merasa tidak akan “sampai pada kondisi darurat”.
- Ada anggapan bahwa manfaatnya hanya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
Persepsi Negatif
- Muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah.
- Ada kekhawatiran soal kesulitan pencairan dana atau birokrasi yang rumit.
- Menganggap iuran sebagai beban tambahan.
Persepsi tidak terbentuk secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh:
Tingkat Pendidikan, semakin tinggi pendidikan, semakin besar pemahaman terhadap pentingnya perlindungan sosial.
Lingkungan Sosial, jika dalam komunitasnya ada banyak peserta aktif, maka akan muncul efek domino positif.
Pengalaman Pribadi, pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja akan lebih menghargai perlindungan JKK.
Akses Informasi, media sosial dan platform digital turut membantu menyebarkan informasi terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
Rendahnya persepsi positif terhadap manfaat program ini berimplikasi langsung terhadap partisipasi. Meski secara regulasi pekerja informal bisa mendaftar sebagai peserta BPU (Bukan Penerima Upah), namun realisasinya belum optimal. Tingkat partisipasi yang rendah ini akan terus menjadi tantangan kecuali ada intervensi yang tepat dalam bentuk:
- Edukasi yang berkelanjutan
- Peningkatan layanan dan kepercayaan publik
- Integrasi dengan platform digital dan komunitas lokal
Untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi positif, beberapa pendekatan dapat dilakukan: Pendekatan melalui tokoh masyarakat, kelompok pengajian, koperasi, dan paguyuban lokal. Lalu Digitalisasi Layanan yang mempermudah pendaftaran dan pembayaran lewat aplikasi, dompet digital, atau agen layanan. Mengangkat cerita nyata dari peserta informal yang telah merasakan manfaat. Untuk pekerja dengan penghasilan tidak tetap, subsidi dapat meningkatkan daya tarik program ini.
Persepsi pekerja informal terhadap manfaat BPJS Ketenagakerjaan masih beragam, didominasi oleh kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Padahal, kelompok ini justru yang paling membutuhkan perlindungan dari risiko sosial ekonomi. Diperlukan upaya yang sistematis dan partisipatif untuk meningkatkan literasi jaminan sosial di sektor informal. Dengan membangun persepsi positif dan memudahkan akses, BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi jaring pengaman sosial yang inklusif dan berkeadilan.
