TajukNasional Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program BBM Satu Harga, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Menurutnya, program ini harus benar-benar memastikan bahwa masyarakat di pelosok tidak lagi terbebani dengan harga BBM yang jauh lebih mahal dibandingkan di kota-kota besar.
“BBM Satu Harga sudah lama dicanangkan, tetapi masih banyak daerah yang belum merasakan manfaatnya secara maksimal. Masyarakat di daerah terpencil terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga yang sangat tinggi. Ini tidak adil,” ujar Mulyadi dalam wawancara usai RDP Komisi VII DPR RI dengan Kepala BPH Migas di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senin (10/2/2025).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mulyadi mengusulkan agar pemerintah membangun SPBU Mini di daerah yang belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), seperti di Kecamatan Kapur Sembilan yang baru saja menerima program BBM Satu Harga.
“Kalau tidak ada SPBU di wilayah tersebut, solusinya adalah membangun SPBU Mini. Ini akan membantu masyarakat mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti daerah lain tanpa harus melakukan perjalanan jauh,” jelasnya.
Selain itu, Demokrat juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi, khususnya solar. Mulyadi menyoroti maraknya penjualan ilegal dan penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan negara. Untuk itu, ia meminta BPH Migas segera mengintegrasikan sistem CCTV di seluruh SPBU guna memastikan distribusi BBM berlangsung transparan dan tidak disalahgunakan.
“Seluruh SPBU harus memiliki CCTV yang terintegrasi dengan BPH Migas agar bisa dipantau secara real-time. Jika ada SPBU yang mematikan CCTV atau melakukan kecurangan, maka sanksinya harus tegas, bukan hanya sekadar ditutup satu minggu. Kita butuh efek jera,” tegasnya.
Fraksi Demokrat berharap pemerintah lebih serius dalam memastikan BBM Satu Harga benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil. Selain itu, penegakan hukum terhadap penyimpangan distribusi BBM subsidi harus diperketat agar tidak ada pihak yang diuntungkan secara ilegal dari program ini.
