TajukNasional Polisi mulai membuka peluang untuk menyelidiki keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam dugaan skandal judi online yang menyeret sejumlah pegawai di kementerian tersebut. Setelah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), isu ini tetap menghantui kementerian dengan berbagai sorotan publik yang kian kritis. Dugaan bahwa pejabat tinggi di masa jabatan Budi Arie terlibat dalam aktivitas ilegal ini menuai respons beragam, termasuk dari para wakil rakyat di parlemen.
Langkah penyelidikan tersebut mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, yang menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengungkapan kasus ini. Dalam pernyataannya melalui media sosial X pada Rabu, 6 November 2024, Benny mengapresiasi keberanian polisi untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat, termasuk mantan pejabat tinggi yang memiliki pengaruh kuat.
“Pasti rakyat akan mendukung penuh jika polisi serius mengusut keterlibatan mantan Menkominfo dalam perkara judi online,” kata Benny seperti dilansir Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL. Dia menggarisbawahi bahwa isu ini tidak boleh dipandang sepele karena berpotensi merusak citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta aparat penegak hukum.
Meski demikian, Benny juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyelidikan, termasuk mengusut kemungkinan keterlibatan oknum di lingkungan kepolisian sendiri. Hal ini menurutnya adalah langkah penting untuk menjamin kredibilitas institusi penegak hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus sensitif yang melibatkan pejabat negara. Benny menegaskan bahwa rakyat ingin melihat keseriusan polisi dalam menindak siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu.
“Rakyat juga bertanya mengenai dugaan keterlibatan orang-orang di Polri. Apakah serius juga akan diusut?” ujar Benny, menantang pihak kepolisian untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Menurutnya, tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Kasus judi online ini sendiri bukan hanya soal hukum, tetapi juga berkaitan dengan janji Presiden Prabowo Subianto yang selama kampanye Pilpres 2024 menegaskan komitmennya untuk memberantas judi di Indonesia. Benny mengingatkan bahwa janji tersebut harus diwujudkan demi memberikan dampak nyata pada masyarakat. Judi, yang sering dianggap sebagai “penyakit sosial,” memiliki dampak negatif yang luas, termasuk pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Memerangi judi adalah janji presiden saat kampanye pilpres. Itulah harapan rakyat. Perjuangan kita bersama untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari dampak negatif judi,” tegas Benny. Dia berharap penyelidikan ini tidak hanya fokus pada pegawai kementerian atau mantan Menkominfo, tetapi juga menyelidiki jaringan lebih luas yang mungkin turut berperan dalam praktik judi online di Indonesia.
Secara keseluruhan, pernyataan Benny mencerminkan kekhawatiran bahwa praktik judi online melibatkan lebih banyak pihak daripada yang terlihat di permukaan. Transparansi, akuntabilitas, dan komitmen yang tegas dari semua pihak, terutama kepolisian, sangat diharapkan agar kasus ini dapat diusut secara tuntas tanpa intervensi.
