TajukNasional Komisi VIII DPR RI menyoroti dampak pemangkasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap efektivitas mitigasi dan penanganan bencana di Indonesia. Dalam Rapat Kerja bersama Kepala BNPB, anggota dewan menekankan pentingnya optimalisasi dana agar kesiapsiagaan tetap berjalan dengan baik meski anggaran terbatas.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menyampaikan keprihatinannya atas pemotongan anggaran BNPB lebih dari Rp600 miliar, dari Rp1,4 triliun menjadi kurang dari Rp800 miliar. Ia menyoroti bahwa anggaran untuk pencegahan bencana kini hanya tersisa Rp15 miliar, jumlah yang dinilainya jauh dari cukup.
“Kami sangat prihatin dengan pemangkasan ini, karena BNPB adalah garda terdepan dalam mitigasi bencana. Tahun lalu saja terjadi lebih dari 600 bencana alam. Dengan anggaran pencegahan yang minim, bagaimana kita bisa memastikan kesiapsiagaan yang optimal?” ujar Achmad dalam rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Sebagai legislator dari Dapil Riau I, Achmad juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi upaya mitigasi di daerah rawan bencana, termasuk di wilayahnya yang menghadapi ancaman tenggelamnya beberapa desa akibat perubahan iklim.
“Ribuan kepala keluarga telah diselamatkan berkat program pencegahan. Kami mendesak agar dana pencegahan yang tersisa benar-benar digunakan secara maksimal,” tambahnya.
Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti efek pemangkasan ini terhadap sistem peringatan dini dan koordinasi penanganan bencana.
“Efisiensi ini berdampak besar, terutama pada sistem peringatan dini dan koordinasi antarinstansi. Kami ingin tahu bagaimana BNPB bisa mengatasi keterbatasan ini, termasuk dengan melibatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penanganan kebencanaan,” ujar Maman.
Menutup rapat, Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal optimalisasi anggaran BNPB agar tetap efektif dalam mitigasi dan penanganan bencana, serta memastikan kesiapsiagaan tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan dana.