TAJUKNASIONAL.COM – Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kebijakan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menyampaikan keynote speech dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
“Pembangunan infrastruktur memerlukan tanah. Namun tanah memerlukan kepastian hukum, aksesibilitas, zonasi yang tepat, serta harmonisasi dengan aspek lingkungan dan sosial,” ungkap Wamen Ossy.
Baca juga: Dukung ICI 2025, Wamen Ossy: Berikan Tambahan Wawasan Calon Investor dalam Proses Investasi
“Karena itu, kami di Kementerian ATR/BPN tengah berupaya mewujudkan satu kebijakan tata ruang terpadu—yakni pendekatan menyeluruh yang menyatukan pemanfaatan lahan, perencanaan sektoral, dan tujuan pembangunan ke dalam satu sistem tata kelola yang komprehensif.”
Dalam pidato berjudul “Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure”, Ossy menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh didasarkan semata pada pertimbangan teknis. Sebaliknya, infrastruktur harus dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Ia mencontohkan pentingnya membangun infrastruktur publik seperti konektivitas untuk wilayah yang kurang terlayani, fasilitas kesehatan di lokasi prioritas, dan hunian terjangkau yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.
Selain itu, Wamen Ossy juga menyoroti aspek ketahanan infrastruktur terhadap risiko jangka panjang, seperti perubahan iklim dan bencana alam.
Dalam konteks ini, tata ruang menjadi instrumen penting untuk mitigasi risiko.
“Kami telah mulai melakukan langkah-langkah seperti pemetaan wilayah rawan banjir dan gempa, penyusunan regulasi zonasi yang membatasi permukiman di kawasan risiko tinggi, serta penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota-kota besar,” jelasnya.
“Kami menyadari masih banyak hal yang perlu disempurnakan, namun komitmen untuk terus memperbaiki kebijakan ini tidak akan berhenti.” katanya.
