TajukNasional Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi, mengungkapkan keheranannya atas sikap politisi PDI Perjuangan (PDIP) yang gencar mengkritik kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Rofiqi, aturan kenaikan PPN ini merupakan produk legislasi yang disahkan pada 2021, saat PDIP menjadi partai penguasa di DPR RI periode 2019-2024.
“Ini bukan produknya Pak Prabowo. Undang-undang ini disahkan pada 2021 lalu. Ketika itu, PDIP sebagai partai penguasa, jumlah mereka di DPR RI juga terbanyak, dan ketua Panja UU ini juga dari mereka, Pak Dolfie (Dolfie Othniel Frederic Palit). Justru mereka yang mengusulkan, kenapa sekarang menyalahkan Pak Prabowo,” ujar Rofiqi dalam keterangannya, Minggu (22/12).
Rofiqi menilai sikap PDIP ini sebagai sandiwara politik untuk menarik simpati publik.
Ia menuduh PDIP sengaja memprovokasi masyarakat dengan narasi negatif, seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli terhadap rakyat kecil.
“Kenapa sekarang PDIP yang paling depan menyerang kebijakan ini? Apa mereka lupa atau sedang pencitraan? Ketua Panjanya saja dari mereka kok,” sindir Rofiqi.
Rofiqi juga mengingatkan bahwa kebijakan PPN 12 persen di era pemerintahan saat ini telah dibatasi hanya untuk barang mewah secara selektif, bukan diberlakukan secara menyeluruh.
Menurutnya, PDIP seharusnya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mengupayakan pelaksanaan aturan tersebut tetap berpihak pada rakyat.
“Harusnya mereka jujur dan mengakui perjuangan Prabowo yang memperjuangkan agar kebijakan ini hanya menyasar barang mewah,” tegasnya.
Rofiqi mengajak semua pihak, termasuk PDIP, untuk bersama-sama menghadapi tantangan ekonomi dan memastikan kebijakan yang ada dapat berjalan bijaksana demi kepentingan rakyat.
“Mari kita fokus membangun bangsa, bukan saling menyalahkan,” tutupnya.
