TAJUKNASIONAL.COM — Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyatakan keberatan keras terhadap usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, yang mendorong penerapan pajak tinggi pada rumah tapak di kawasan perkotaan.
Menurut Irine, langkah tersebut berisiko memperberat beban masyarakat dan menghambat pemulihan industri properti yang sedang berjuang bangkit pasca-pandemi Covid-19.
“Kebijakan ini akan meningkatkan biaya kepemilikan rumah, menekan daya beli, dan memperlemah pasar perumahan. Terutama bagi keluarga muda dan kelas menengah yang sedang berusaha memiliki rumah,” ujar Irine dalam siaran tertulis, Senin (16/6/2025).
Fahri Hamzah sebelumnya mengusulkan skema pajak tinggi untuk rumah tapak sebagai insentif agar masyarakat kota beralih ke hunian vertikal seperti apartemen atau rumah susun.
Ia beralasan bahwa lahan perkotaan semakin sempit, sehingga pembangunan horizontal tidak lagi ideal. Namun, ia juga mengakui Kementerian PKP tidak memiliki kewenangan atas pengelolaan tanah, yang menurutnya menjadi hambatan dalam pembangunan hunian layak dan terjangkau di pusat kota.
Irine memperingatkan bahwa menaikkan pajak rumah tapak justru akan menimbulkan efek berantai negatif, termasuk dampak sosial dan psikologis terhadap masyarakat yang sulit mengakses hunian.
“Harga rumah yang makin mahal bisa membuat masyarakat frustrasi. Ini bukan hanya soal tempat tinggal, tapi menyangkut stabilitas keluarga dan kesejahteraan sosial,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Alih-alih menambah beban melalui pajak, Irine meminta pemerintah untuk merancang kebijakan insentif guna memperkuat sektor properti dan memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
“Masalah perumahan tidak bisa disederhanakan dengan pendekatan fiskal semata. Yang dibutuhkan adalah dukungan kebijakan dan ekosistem properti yang sehat, bukan disinsentif,” tandasnya.
