TajukNasional Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa subsidi transportasi dan angkutan perintis tetap menjadi prioritas utama pemerintah meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan bahwa subsidi angkutan perintis dan transportasi tetap akan diberikan dengan pengelolaan anggaran yang cermat, hati-hati, dan selektif.
“Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan, tetap mendapat perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah,” ujar Dudy dalam keterangan resminya, Senin (10/2/2025).
Dudy menegaskan bahwa subsidi untuk transportasi publik dan angkutan perintis bertujuan memastikan aksesibilitas yang lancar, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendukung mobilitas publik yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah berkomitmen menyediakan layanan transportasi yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa program angkutan bersubsidi akan tetap berjalan, termasuk program Buy The Service (BTS) di enam kota, yakni Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Balikpapan, dan Kabupaten Banyumas, serta rencana perluasan ke Manado dan Pontianak.
Selain itu, subsidi angkutan perintis dan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) untuk angkutan kelas ekonomi juga akan terus dilaksanakan. Di sektor transportasi laut, pemerintah akan melanjutkan subsidi kapal perintis, kapal barang tol laut, kapal ternak, kapal rede, serta PSO kapal kelas ekonomi.
Hal serupa berlaku untuk subsidi angkutan udara perintis, baik untuk penumpang maupun kargo, serta subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kargo. Di sektor perkeretaapian, subsidi akan diberikan untuk layanan kereta api (KA) perintis serta PSO kereta kelas ekonomi, mencakup perjalanan KA jarak jauh, jarak sedang, KA Lebaran, jarak dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.
“Kami akan memastikan layanan transportasi vital bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap beroperasi dengan baik,” tutur Dudy.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menambahkan bahwa penghematan anggaran pemerintah akan dilakukan pada perjalanan luar negeri, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial, namun tidak akan berdampak pada layanan publik.
“Pelayanan publik tidak dikurangi. PSO transportasi tidak dikurangi. Belanja gaji pegawai tidak dikurangi,” jelas Hasan.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai bahwa subsidi transportasi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi ini juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup, menjamin kelangsungan layanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas tertentu, serta menurunkan polusi udara.
“Selain itu, subsidi transportasi juga membuka akses bagi daerah terisolasi, tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan,” tambah Djoko.
Menurutnya, pemotongan subsidi transportasi akan berdampak besar, termasuk meningkatnya angka pengangguran di sektor transportasi serta terganggunya akses layanan bagi masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada transportasi umum.
“Jika subsidi ini dikurangi, akan sangat menghambat perekonomian masyarakat dan daerah,” pungkasnya.
