MimbarAndalas – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, bersama Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, menggelar pertemuan strategis dengan seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari berbagai provinsi di Indonesia. Agenda yang berlangsung pada Kamis, 14 November 2024, tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan publik dan penyelesaian permasalahan agraria di daerah.
“Pada pertemuan ini, ada dua fokus utama yang kami tekankan. Pertama, mutu pelayanan harus ditingkatkan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan profesional. Kedua, seluruh Kakanwil diminta segera memetakan persoalan di wilayah masing-masing untuk memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan,” jelas Ossy Dermawan.
Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa pelayanan yang berkualitas bukan sekadar kebutuhan, melainkan juga hak masyarakat yang harus dipenuhi. Ia menginstruksikan para Kakanwil untuk lebih aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala, seperti konflik agraria dan lambatnya proses sertifikasi tanah, yang masih menjadi isu signifikan di beberapa daerah.
“Jika kita dapat bekerja dengan pendekatan berbasis data dan langkah-langkah yang terukur, Kementerian ATR/BPN akan mampu menjadi agen perubahan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke pelosok negeri,” ujar Nusron Wahid.
Selain itu, Menteri Nusron menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait, guna mempercepat realisasi program-program strategis seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang terjalin dengan baik di semua tingkatan.
Nusron Wahid juga memberikan apresiasi kepada para Kakanwil atas dedikasi mereka dalam melaksanakan tugas selama ini. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan di masa depan menuntut adanya inovasi, efisiensi, dan penerapan teknologi untuk mendukung pelayanan pertanahan yang modern dan berintegritas.
“Perubahan itu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Kita tidak hanya bicara tentang administrasi, tetapi tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kita,” tegas Nusron.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menciptakan reformasi birokrasi yang nyata di sektor agraria dan tata ruang. Nusron Wahid dan Ossy Dermawan menegaskan komitmen mereka untuk terus mendorong pelayanan yang responsif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
