TAJUKNASIONAL.COM — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya konsolidasi internal pemerintah dalam menyiapkan strategi pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, kesiapan infrastruktur, terutama hunian, masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.
“Otorita IKN menyatakan bahwa sampai 2028 mereka siap menerima ASN dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi, hunian yang tersedia hanya sekitar 13 ribu, sementara jumlah ASN jauh lebih besar dari itu,” ujar Rifqinizamy dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menpan RB, Kepala BKN, dan Otorita IKN di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Komisi II meminta pemerintah segera merumuskan strategi menyeluruh yang meliputi insentif, penyediaan hunian, dan skema mitigasi. Rifqinizamy menilai, rencana pemberian hunian gratis bagi ASN tidak realistis jika seluruhnya bergantung pada APBN.
“Kalau semuanya harus hunian gratis, maka Komisi II merasa tidak mungkin APBN mampu menanggungnya. Harus ada keterlibatan pihak ketiga dan kebijakan yang lebih konkret,” ujarnya.
Ia mengusulkan solusi alternatif seperti subsidi silang, di mana ASN nonpejabat bisa mendapat hunian bersubsidi, sementara pejabat mendapat fasilitas gratis.
Komisi II juga mendesak pemerintah segera memutuskan kementerian dan lembaga mana saja yang akan terlebih dahulu pindah ke IKN. Rifqinizamy menilai, kejelasan ini penting sebagai sinyal bagi investor untuk menyesuaikan rencana bisnis mereka di kawasan ibu kota baru.
“Kami ingin keputusan ini segera diambil agar kementerian/lembaga yang akan pindah bisa disiapkan, dan investor pun bisa berhitung serta menentukan titik-titik investasi potensial,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Rifqinizamy menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen politik Komisi II bahwa IKN akan resmi berfungsi sebagai ibu kota negara pada tahun 2028. Ia pun optimistis Presiden akan segera mengambil langkah melalui Keputusan Presiden (Keppres).
“Kami yakin Presiden sedang mempertimbangkan dengan cermat. Tapi satu hal yang jadi pegangan politik kami adalah bahwa pada 2028, IKN akan menjadi ibu kota negara. Komisi II akan mendukung sepenuhnya,” pungkasnya.
