Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan meluncurkan sederet kebijakan ekonomi progresif menjelang kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
Paket Stimulus Ekonomi yang dirancang dengan teliti adalah bukti nyata bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat dan siap menghadapi tantangan ekonomi dengan langkah strategis yang berkeadilan.
Kebijakan ini lahir dari kepekaan pemerintah terhadap kekhawatiran banyak pihak yang memprediksi bahwa kenaikan tarif PPN akan menekan daya beli masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah.
Dengan berbekal prinsip gotong royong dan keadilan sosial, pemerintah tidak hanya merespons kekhawatiran tersebut, tetapi juga melangkah lebih jauh dengan merancang program mitigasi yang konkret dan berdampak langsung.
Insentif untuk Rumah Tangga: Benteng Perlindungan Ekonomi
Pemerintah memahami bahwa kelompok rumah tangga berpendapatan rendah adalah yang paling rentan terdampak kenaikan tarif PPN. Oleh karena itu, salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah pemberian insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Artinya, untuk barang seperti minyak goreng, tepung terigu, dan gula industri, tarif PPN tetap berada di angka 11 persen, sehingga masyarakat tidak akan merasakan dampak langsung dari kenaikan pajak ini.
Khususnya untuk gula industri, insentif ini tidak hanya menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung industri pengolahan makanan dan minuman yang menyumbang 36,3 persen terhadap total industri pengolahan.
Kebijakan ini menunjukkan strategi dua arah: melindungi konsumsi rumah tangga sekaligus memastikan industri tetap produktif.
Selain itu, pemerintah juga menghadirkan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama Januari-Februari 2025.
Langkah ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak sekadar memberikan janji kosong, tetapi secara aktif memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.
Diskon Listrik: Mengurangi Beban Pengeluaran
Tidak berhenti di situ, pemerintah juga memberikan diskon biaya listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan dengan daya listrik terpasang hingga 2.200 VA selama dua bulan pertama di tahun 2025.
Kebijakan ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap pengeluaran harian masyarakat. Dengan biaya listrik yang lebih ringan, rumah tangga akan memiliki ruang lebih untuk mengatur anggaran mereka di tengah kenaikan tarif PPN.
Menghadapi Masa Depan dengan Optimisme
Langkah pemerintah ini adalah bentuk nyata dari propaganda kesejahteraan yang menekankan pentingnya keadilan sosial di tengah perubahan kebijakan fiskal.
Dengan pendekatan yang inklusif, pemerintah telah menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
Kita harus mendukung kebijakan ini, bukan hanya karena manfaatnya yang langsung terasa, tetapi juga karena langkah ini menegaskan posisi pemerintah sebagai pelindung rakyat.
Kenaikan tarif PPN mungkin tidak terhindarkan, tetapi dengan strategi mitigasi yang telah dirancang, masyarakat tidak hanya akan mampu bertahan, tetapi juga berkembang.
Pemerintah telah mengambil langkah yang berani dan berpihak pada rakyat. Dengan Paket Stimulus Ekonomi ini, tidak ada alasan untuk pesimis.
Sebaliknya, kita harus menyambut 2025 dengan semangat baru, penuh keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi setiap warganya, bahkan di tengah kebijakan yang penuh tantangan.
Pemerintah telah membuktikan bahwa di balik setiap kebijakan, ada strategi matang yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Mari kita dukung bersama langkah ini demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Oleh Arifin Putranto (Pengamat Ekonomi)
