TAJUKNASIONAL.COM – Pemerintah tetap optimistis menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional meski Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan global dan Indonesia untuk 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa target pertumbuhan Indonesia sesuai UU APBN 2025 sebesar 5,2% masih dalam jangkauan.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai 5%,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers virtual usai Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025).
IMF dalam proyeksi terbarunya menurunkan pertumbuhan global menjadi 2,8%, sementara Indonesia turun menjadi 4,7%. Meski demikian, Sri Mulyani menilai koreksi terhadap Indonesia tergolong ringan dibanding negara-negara lain yang sangat bergantung pada perdagangan internasional.
Ia mengungkapkan bahwa koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 0,4 poin persentase. Sebagai perbandingan, Thailand mengalami koreksi hingga 1,1 poin, Vietnam 0,9 poin, Filipina 0,6 poin, dan Meksiko yang terdampak kebijakan tarif resiprokal AS terkoreksi hingga 1,7 poin persentase.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini aktif menyiapkan berbagai strategi mitigasi, mulai dari negosiasi bilateral hingga reformasi struktural di dalam negeri.
“Pertama, kami tengah melakukan negosiasi aktif agar Indonesia tidak terkena dampak langsung yang signifikan. Kedua, Presiden Prabowo telah menginstruksikan penyusunan langkah-langkah deregulasi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan iklim investasi dalam negeri,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah-langkah tersebut bukan hanya ditujukan untuk merespons gejolak jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari agenda strategis jangka panjang dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.
Seluruh kebijakan yang dirancang, menurut Sri Mulyani, ditujukan untuk menjaga kepercayaan pasar dan dunia usaha domestik, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah dan panjang.
Dia juga menyoroti bahwa kebijakan tarif yang ditempuh Amerika Serikat juga membawa risiko terhadap perekonomian negara itu sendiri.
“Kita berharap pertemuan intensif ini memberi feedback positif kepada pemerintah AS agar kebijakan mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek domestik, tapi juga dampaknya terhadap ekonomi global,” tutupnya.
