TajukNasional Kualitas jalan di Indonesia masih belum merata. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum (Menteri PU) akan melanjutkan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) pada tahun 2025. Menteri PU Dody Hanggodo mengajukan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Berdasarkan data Kementerian PU, kemantapan jalan nasional saat ini mencapai 94 persen. Namun, kondisi jalan provinsi hanya mencapai 70 persen, sementara jalan kota dan kabupaten lebih rendah lagi, yaitu 50 persen. Perbedaan ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas jalan di berbagai wilayah.
“Kami sedang mempersiapkan IJD untuk berbagai daerah seperti tahun-tahun sebelumnya pada 2023 dan 2024. Walau ada keterbatasan anggaran, kami tetap berupaya,” ujar Menteri Dody Hanggodo.
Ia menegaskan bahwa konektivitas jalan masyarakat akan terus diperbaiki secara bertahap. Saat ini, IJD masih berada dalam tahap pembahasan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Harap bersabar, karena program ini masih dalam proses,” jelasnya usai Seminar Hari Jalan Nasional di Auditorium Kementerian PU pada Kamis (19/12).
Selain itu, program ini juga mencakup peningkatan konektivitas di daerah investasi dan industri, seperti Batam dan Morowali. Namun, prioritas utama tetap diberikan pada infrastruktur pendukung swasembada pangan. “Walaupun ada fokus pada daerah investasi, perhatian utama tetap pada kebutuhan mendasar seperti swasembada pangan,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa pada tahun 2024, dari pengajuan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk IJD, hanya Rp 900 miliar yang disetujui. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan banyak jalan daerah yang belum dapat diperbaiki.
Dengan pengajuan Rp 15 triliun untuk tahun 2025, diharapkan jalan-jalan yang belum tertangani pada tahun 2024 dapat segera diperbaiki. “Kami berharap dukungan anggaran yang lebih besar pada 2025 agar pemerataan kualitas jalan bisa lebih cepat terwujud,” ujar Diana.
