TajukNasional Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menegaskan bahwa tidak ada rencana perpindahan penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua dalam program transmigrasi pemerintah. Hal ini disampaikan Iftitah untuk menjawab berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya perpindahan penduduk ke Papua dari daerah lain di Indonesia. Fokus pemerintah saat ini, khususnya untuk Papua, adalah merevitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada dan memastikan program transmigrasi yang dilakukan sepenuhnya bersifat lokal.
Menurut Iftitah, program transmigrasi di Papua akan lebih difokuskan pada revitalisasi 10 kawasan transmigrasi yang telah ada, terutama di empat kawasan prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup transmigran di kawasan tersebut tanpa mengubah komposisi demografis di Papua dengan mendatangkan warga dari luar.
“Tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua. Saya ulangi, tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua. Fokus kita adalah revitalisasi dan transmigrasi lokal jika dibutuhkan,” tegas Iftitah dalam sesi doorstop di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa.
Dalam konteks Papua, Iftitah menjelaskan bahwa transmigrasi lokal akan mengutamakan perpindahan penduduk yang hanya terjadi di dalam wilayah Papua, bukan dari luar. Hal ini dilakukan untuk menghormati aturan yang berlaku dan memastikan kebijakan transmigrasi sejalan dengan kebutuhan serta kondisi sosial budaya masyarakat Papua. “Secara regulasi, tidak ada lagi penambahan penduduk dari luar Papua ke Papua, kecuali jika sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” ujar Iftitah menambahkan.
Menteri Transmigrasi juga menyampaikan bahwa Kementerian Transmigrasi saat ini tengah mengarahkan perhatian pada peningkatan kompetensi dan keterampilan para transmigran, termasuk memperkuat karakter mereka agar mampu menghadapi tantangan di wilayah transmigrasi dengan sikap militan. “Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menekankan bahwa para transmigran harus memiliki sikap yang tidak mudah mengeluh. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas transmigran menjadi salah satu fokus utama kami ke depan,” jelasnya.
Selain memperkuat kemampuan sumber daya manusia, Kementerian Transmigrasi juga membuka peluang kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri untuk membantu pendanaan program transmigrasi. Langkah ini dinilai perlu karena terbatasnya anggaran pemerintah untuk tahun 2025. Menurut Iftitah, mekanisme pembiayaan yang ditawarkan akan menggunakan pendekatan bottom-up, berbeda dengan pembiayaan dari pemerintah yang biasanya bersifat top-down.
Contoh dari pola kemitraan ini adalah penyediaan lahan untuk investor yang membutuhkan sumber daya lokal, misalnya untuk perkebunan kakao. “Jika ada lahan yang bisa dimanfaatkan oleh investor, katakanlah ada investor asing yang membutuhkan 10 ribu hektare untuk tanaman kakao, kita bisa memanfaatkan transmigran sebagai tenaga kerjanya. Kita juga akan meminta investor melakukan hilirisasi, seperti membangun pabrik cokelat di sana sehingga menciptakan lapangan kerja lokal,” ungkap Iftitah.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah transmigrasi dan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dengan memanfaatkan tenaga kerja dari transmigran lokal. Program ini juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat transmigrasi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah, yang sering kali terbatas.
Dengan mengutamakan revitalisasi kawasan dan transmigrasi lokal di Papua, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian warga Papua. Pendekatan ini diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya untuk tetap menghormati kearifan lokal dan menjaga kestabilan demografi di Papua.
