TajukNasional Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, yang juga menjabat Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, menghadiri silaturahmi dan temu kader Partai Demokrat Sulawesi Tengah di Kota Palu pada Rabu (4/12).
Acara tersebut sekaligus menjadi momentum kemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido, yang mengapresiasi dukungan kader Demokrat dalam Pemilihan Gubernur 2024. Berdasarkan data resmi Sirekap KPU, pasangan ini meraih suara terbanyak dengan persentase 45,03%.
“Kami bersyukur atas hasil ini, dan kehadiran Pak Wamen ATR/BPN semakin memperkuat semangat kami untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid di hadapan ratusan kader Demokrat yang hadir.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menyampaikan sejumlah permasalahan agraria di Sulawesi Tengah, termasuk tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU) yang merugikan masyarakat. Salah satu kasus utama yang disoroti adalah dugaan pencaplokan lahan oleh PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), anak usaha PT Astra Agro Lestari (AALI) Tbk, di Morowali Utara.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait konflik HGU yang melibatkan perusahaan perkebunan sawit. Ini sangat merugikan masyarakat lokal, terutama di Morowali dan Morowali Utara. Saya berharap ini menjadi perhatian serius Kementerian ATR/BPN,” tegas Anwar Hafid.
Menanggapi hal ini, Ossy Dermawan mengakui bahwa masalah pengelolaan tanah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah, masih kompleks. Ia memastikan bahwa kementeriannya akan menindaklanjuti setiap laporan terkait konflik HGU secara menyeluruh.
“Kami meminta data rinci terkait kasus-kasus tumpang tindih ini. Kementerian ATR/BPN akan menelusuri dan menyelesaikan permasalahan ini melalui mekanisme yang berlaku,” ujar Ossy.
Ia juga menegaskan bahwa reformasi pengelolaan HGU, khususnya untuk perusahaan perkebunan sawit, saat ini menjadi prioritas. Kementerian ATR/BPN sedang bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk mengatasi konflik lahan yang berada di kawasan hutan.
“Satgas Sawit sudah bekerja untuk mengurai masalah ini secara adil dan berkelanjutan. Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan pengelolaan tanah yang transparan dan berkeadilan,” tambahnya.
Ossy juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik lahan. Ia berharap, dengan dukungan semua pihak, masalah agraria di Sulawesi Tengah dapat diselesaikan demi kepentingan masyarakat.
Acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengatasi isu-isu strategis, khususnya di sektor agraria. Partai Demokrat berkomitmen untuk terus mendukung upaya penataan agraria yang berkeadilan.
