Selasa, Desember 24, 2024

Sartono Hutomo Desak KPPU dan Penegak Hukum Usut Dugaan Fraud Proyek Kereta Cepat Whoosh

TajukNasional Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo, mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan fraud dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang melibatkan perusahaan asal China, PT CRRC Sifang Indonesia.

“Mendorong KPPU melanjutkan penyelidikan hingga tuntas. Jika bukti fraud ditemukan, maka pihak-pihak yang terlibat harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Sartono di Jakarta, Senin (16/12).

Menurut Sartono, langkah ini penting mengingat proyek Kereta Cepat Whoosh adalah aset strategis nasional dengan konsesi jangka panjang. Ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran harus ditindak secara serius agar tidak merusak kualitas proyek dan etika bisnis.

“Kita harus memastikan proyek ini berjalan lancar tanpa masalah yang dapat mencederai nilai dan kualitas layanan. Kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur besar seperti ini harus dijaga,” jelasnya.

Jika penyelidikan KPPU membuktikan adanya fraud, Sartono Hutomo meminta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Jika benar terbukti ada praktik fraud di proyek KCIC, maka langkah hukum harus diambil agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas Sartono.

Sartono juga menekankan pentingnya reformasi sistemik dalam pengelolaan proyek infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Menurutnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama agar kepercayaan publik tetap terjaga.

“Proyek nasional seperti Kereta Cepat Whoosh harus dipastikan berjalan sesuai prinsip Good Governance. Ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pengadaan dan implementasi proyek besar agar berjalan fair dan kompetitif,” tutur Sartono.

Sebagai penutup, Sartono mengingatkan bahwa dugaan fraud ini bisa menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah dan badan usaha untuk lebih memperketat pengawasan dan pengelolaan proyek di masa depan.

“Tidak ada ruang untuk praktik yang merugikan negara. Kita harus memastikan setiap proyek membawa manfaat maksimal bagi rakyat dan mendukung pembangunan nasional,” pungkas politisi senior Partai Demokrat tersebut.

Poster

Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terbaru