TajukNasional Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Rabu (11/12). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya kementerian untuk meningkatkan pelayanan agraria kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf.
“Hari ini, saya mengunjungi Kantah BPN Kabupaten Kubu Raya. Didampingi Kepala Kanwil BPN Kalimantan Barat, Ibu Andi Tenri Abeng, saya disambut hangat oleh Kepala Kantah BPN Kubu Raya, Bapak Erwin Rachman, dan seluruh jajaran,” tulis Ossy Dermawan di akun media sosialnya yang dikutip oleh Tajuk Nasional.
Dalam kunjungan tersebut, Ossy Dermawan menyerahkan sertipikat hak wakaf untuk Masjid At-Taqwa dan Pondok Pesantren Darul Musabbihin yang berlokasi di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Kakap. Penyerahan sertipikat ini merupakan bagian dari program kementerian untuk memberikan jaminan hukum atas tanah wakaf di seluruh Indonesia.
“Semoga sertipikat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Dengan adanya jaminan ini, diharapkan kegiatan di masjid dan pondok pesantren dapat berjalan lebih optimal,” ujar Ossy Dermawan dalam sambutannya.
Selain itu, Wamen ATR/BPN juga memuji kinerja Kantah BPN Kubu Raya yang dinilai mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat setempat. Ia menekankan pentingnya dedikasi dan semangat para pegawai dalam menjalankan tugas mereka.
“Saya merasa bangga melihat semangat para pegawai Kantah BPN Kubu Raya. Dedikasi mereka menjadi bukti nyata komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.
Kepala Kantah BPN Kubu Raya, Erwin Rachman, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh Wamen ATR/BPN. Ia berjanji akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam hal pengelolaan tanah wakaf.
Kunjungan ini juga menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat dalam mendukung pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Dengan program-program seperti ini, diharapkan persoalan agraria di Indonesia dapat semakin diminimalisir, khususnya terkait tanah wakaf yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan keagamaan.
