Mimbar Andalas – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan pentingnya penyusunan tata ruang yang mengutamakan mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Selasa (14/01/2025).
“Instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah memasukkan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi fisik tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana,” ujar Wamen ATR/BPN Ossy.
Menurutnya, tata ruang yang dirancang dengan baik akan mendukung implementasi pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. “Kami terus berupaya memastikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mengakomodasi mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan, serta relevan dengan kebutuhan kementerian teknis,” tambahnya.
Kolaborasi untuk Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan
Dalam kesempatan yang sama, Wamen Ossy menegaskan bahwa tata ruang yang baik akan memperkuat dampak positif pembangunan infrastruktur terhadap kualitas hidup masyarakat. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya infrastruktur untuk mendukung sektor kesehatan, lingkungan, dan mitigasi bencana sebagai dasar penyusunan kebijakan tata ruang.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus mendukung cita-cita pemerintah dalam Asta Cita, seperti pertumbuhan ekonomi, swasembada energi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dukungan Lintas Kementerian
Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menambahkan bahwa kolaborasi lintas kementerian sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur mengedepankan mitigasi bencana, kesehatan, dan pemberdayaan SDM unggul. “Keterkaitan antara Kemenko PMK dan Kemenko Infrastruktur sangat erat. Oleh karena itu, dukungan penuh dalam memastikan keberhasilan program-program ini sangat kami butuhkan,” kata Pratikno.
Wamen Ossy berharap langkah ini dapat menjadi katalis untuk memperkuat integrasi tata ruang dan infrastruktur dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
