MimbarAndalas – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk meninjau langsung pelayanan publik yang diberikan. Dalam kunjungan pada Sabtu (16/11), Ossy menyoroti kualitas layanan di ruang loket dan menyampaikan apresiasi atas perbaikan yang telah dilakukan BPN Gresik.
“Saya mengapresiasi langkah nyata yang telah diambil untuk meningkatkan pelayanan. Upaya ini harus terus diperkuat demi memastikan masyarakat mendapatkan layanan pertanahan yang cepat dan berkeadilan,” ujar Ossy Dermawan.
Wamen ATR/BPN juga mendorong percepatan penyelesaian sengketa tanah yang masih menjadi salah satu persoalan utama di sektor agraria. Ia menekankan bahwa pelayanan yang prima akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menjamin kepastian hukum atas hak tanah mereka.
Sebelumnya, Ossy Dermawan menutup Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya komunikasi yang kuat, kolaborasi lintas lembaga, dan penghapusan ego sektoral untuk melayani masyarakat secara optimal serta memberantas mafia tanah.
“Hanya dengan sinergi yang kokoh antara Kementerian ATR/BPN, kejaksaan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya, kita bisa mematahkan langkah mafia tanah. Mereka akan berpikir dua kali untuk beroperasi,” tegas Ossy.
Untuk memperkuat pemberantasan mafia tanah, kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Pertahanan juga terus diperluas. Ossy optimistis Satgas Anti-Mafia Tanah yang telah dibentuk akan memberikan dampak signifikan, khususnya bagi masyarakat kecil yang sering kali tidak memiliki kekuatan hukum dan ekonomi yang cukup.
Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/BPN memberikan penghargaan kepada 97 individu dan lembaga yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penyelesaian kasus mafia tanah. Penghargaan ini sebelumnya diserahkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat pembukaan rapat koordinasi pada Kamis (14/11/2024). Ossy menyebut dedikasi dan integritas penerima penghargaan sebagai bukti nyata komitmen untuk memperkuat sektor agraria.
“Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah ditunjukkan oleh seluruh pihak. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan keadilan agraria bagi masyarakat,” tambah Ossy.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah, Arif Rachman, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Mereka berkomitmen memperkuat regulasi dan sinergi lintas lembaga untuk mendukung keadilan agraria serta menghapuskan praktik mafia tanah.
Melalui kolaborasi yang terencana, pemerintah berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
