loading…
Sejumlah pemerintah daerah menerapkan strategi untuk menekan angka putus sekolah di Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Foto/BKHM.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, mengatakan bahwa SPMB 2025 berprinsip dan mengedepankan aspek pemerataan, berkeadilan, dan kualitas layanan pendidikan.
Baca juga: SPMB 2025 Dinilai Berjalan Baik, 50% Daerah Sudah Masuk Tahap Implementasi
“Terkait dengan pemerataan akses, kami mendorong kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pendekatan wilayah/rayonisasi. Sehingga pelibatan sekolah swasta sangat penting untuk memastikan ketercukupan daya tampung seluruh calon murid baru,” ujarnya, melalui siaran pers, Jumat (20/6/025).
Gogot menjelaskan, perencanaan SPMB dengan melakukan pemetaan pendudukan dan sebaran sekolah menjadi hal utama terpenuhnya daya tampung murid di daerah. Selain itu, pelibatan sekolah swasta dan pemberian beasiswa kepada murid untuk bersekolah di sekolah swasta juga penting dalam menekan angka anak putus sekolah di suatu daerah.
Baca juga: Penerimaan Siswa SDN-SMPN di Tangsel Pakai Sistem Online
Jawa Tengah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin mengungkapkan bahwa pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah menghasilkan sejumlah praktik baik, di antaranya adalah pemberian perluasan akses bagi keluarga kurang mampu melalui sekolah boarding di tiga SMK negeri yang berada di Kota Semarang, Pati, dan Purbalingga.
